Bus kota merupakan sebuah keharusan bagi sebuah kota besar seperti Jakarta. Moda transportasi umum ini ada untuk dapat mengakomodasi kegiatan harian warganya ke tempat kerja, sekolah, dan pasar. Data yang dikeluarkan oleh BPS DKI Jakarta pada Februari 2026 menunjukkan sebanyak 7,02% atau 32,88 juta orang menaiki bus kota yang kebanyakan dioperasikan oleh Transjakarta. Bus-bus itu meliputi bus-bus koridor 1-14 (BRT), non-BRT (Metrotrans dan Minitrans), Royaltrans, dan tentu saja Transjabodetabek yang jangkauannya mencapai kota-kota penyangga Ibu Kota.
Khusus Transjabodetabek sendiri, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung telah meluaskan atau meluncurkan rute baru seperti Blok M-PIK, Blok M-Bogor, dan terbaru adalah Blok M-Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2026. Perluasan layanan ini adalah untuk mempermudah akses setiap orang dari kota-kota penyangga yang bekerja di Jakarta. Apalagi tarif yang ditawarkan cukup murah juga terjangkau, Rp 3.500 sekali jalan. Namun, untuk tarif Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno per 1 September 2026 akan mengalami penaikan menjadi Rp 15.000. Sama dengan tarif pada bus BRT dan non-BRT. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kemacetan yang sudah menjadi penyakit akut di Jakarta. Data terbaru dari penelitian oleh Tomtom pada awal 2026 menunjukkan tingkat kemacetan di Jakarta adalah 59,8%. Membuat Jakarta jadi kota nomor 24 termacet di dunia.
Adanya peningkatan layanan pada bus kota yang menjangkau hingga ke pinggiran, dan bahkan bandara sebenarnya merupakan kelanjutan dari modernisasi bus-bus kota di Jakarta semenjak era Sutiyoso di awal abad ke-21, dengan meluncurkan Transjakarta pada 2004 yang kemudian oleh dilanjutkan oleh para penerusnya mulai dari Fauzi Bowo hingga Pramono Anung, dengan beberapa modernisasi perangkat dan infrastruktur seperti halte, pembayaran elektronik dengan kartu dan kode Qris, penambahan armada terbaru termasuk bus listri hingga penghapusan Metromini dan Kopaja yang dilebur ke dalam Transjakarta.
Kondisi ini tentu saja menciptakan kenyamanan pengguna karena semua bus di Jakarta pada masa sekarang ini ber-AC, bersih, berhenti di halte-halte yang telah ditentukan, sopir professional, tidak ugal-ugalan, serta tidak adanya pedagang asongan, pengamen, pengemis hingga tukang palak. Meskipun begitu, harus diakui kemacetan masih meraja karena masih banyaknya orang yang lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi umum.
Di Masa Ali Sadikin
Modernisasi ekstensif yang digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak dekade 2000-melalui Transjakarta sebenarnya sudah pernah diberlakukan di masa Gubernur Ali Sadikin. Memang jika berbicara mengenai transportasi umum di Jakarta tidak akan lepas dari sosok gubernur yang akrab disapa Bang Ali ini. Sepanjang periode memerintah Ibu Kota dari 1966 hingga 1977, Bang Ali telah banyak menyalurkan tenaga dan pikirannya untuk memodernisasi transportasi umum di Ibu Kota, terutama bus kota yang memang sangat penting, dan penggunanya cukup banyak dari moda transum lainnya, kereta api.
Ada alasan khusus Bang Ali harus memodernisasi bus kota ini. Berdasarkan artikel yang ditulis Tirto.id dari buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977. Ia menyoroti perilaku berkendara para sopir bus yang sering ugal-ugalan dan seenaknya sendiri. Di awal-awal menjabat gubernur mantan Marinir berkeliling Jakarta menggunakan bus. Di situlah ia mendapati kenyataan yang tidak mengenakkan seperti sistem lalu lintas yang kacau, armada yang minim, dan pengendara yang tanpa aturan.
Apalagi Jakarta di masa pemerintahanya sudah penuh dengan banyak kendaraan bermotor pribadi, becak, opelet yang semakin membuat kondisi jalanan Jakarta makin macet dari hari ke hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Bang Ali lantas mendatangkan dua unit bus Lelyland Titan PD-13 yang merupakan sebuah bus tingkat yang dioperasikan oleh PPD yang sekarang dilebur ke dalam Damri. Rute untuk bus ini adalah Blok M-Salemba-Senen, dengan tarif seharga Rp 50. Tarif yang demikian terjangkau membuat bus ini banyak peminatnya. Selepas itu, ia mendatangkan kembali ratusan bus dari berbagai merek seperti Robur dan Dodge.
Modernisasi Infrastruktur dan Pembayaran
Tak hanya pada bus untuk armada, Bang Ali juga memodernisasi infrastruktur-infrastruktur bus itu sendiri, terminal. Di masa pemerintahannya, ia tercatat telah membangun banyak terminal bus atau memperbaiki kualitas terminal itu. Terminal-terminal itu adalah Lapangan Banteng pada 1967, Blok M pada 1968, Jakarta Kota (1969), Tanjung Priok (1969), Jatinegara (1968), Grogol (1969), Cililitan, dan Pulogadung. Bang Ali juga membangun halte bus sebanyak 50 buah.
Hal lainnya adalah Bang Ali menggaet pihak swasta untuk menjadi operator bus-bus yang didatangkan tersebut. Operator-operator tersebut adalah Arion, Pelita Jaya, Medal Sekarwangi, dan Ajiwirya. Alasan utama diajaknya operator swasta adalah karena Pemprov DKI belum sanggup menjalankan operasional bus baru yang jumlahnya ratusan tersebut. Meskipun, di masa itu sudah ada PPD dan Damri.
Kompas.id
Selain itu, untuk menghindari pemasukan dan pengeluaran operasional bus yang tidak berimbang, Bang Ali memberlakukan sistem karcis. Ini bukan kali pertama karena di zaman Belanda sistem ini pernah ada tapi kemudian hilang di masa kemerdekaan sehingga banyak pengemudi yang ugal-ugalan.
Pemberlakuan sistem karcis ini bukannya tanpa halangan karena akan mengurangi pendapatan sopir yang sebelumnya memakai sistem borongan, dengan pendapatan Rp 50.000-Rp 60.000 per bulan. Namun dengan sistem karcis, pendapatan sopir hanya sebesar minimal Rp 27.500 per bulan, dan kondektur Rp 12.500 per bulan. Di balik itu, pendapatan bus kota jadi terkontrol.
Pendapatan dari penerapan sistem karcis ini rupanya bisa digunakan untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan operasional bus seperti gaji karyawan. Tak hanya itu, untuk menertibkan sistem karcis, Bang Ali membentuk satuan polisi khusus yang terdiri dari 179 orang yang ditempatkan di halte-halte serta bus-bus pada 3 Mei 1974. Para polisi khusus ini berseragam dengan lengan pendek warna biru muda, celana biru tua, memakai sabuk, topi putih, dan sepatu lars hitam.
Para polisi khusus ini takkan segan-segan menindak para penumpang yang nakal lalu mendenda sejumlah Rp 10.000. Tak hanya para penumpang, sopir dan kondektur yang terlihat menyeleweng juga terkena tindakan tegas. Adanya para polsus di bis membuat operasional bis kota di Jakarta berjalan teratur setelah satu bulan penerapan.
Untuk lebih menggenjot pendapatan bus, karcis tentu saja tidaklah cukup. Apalagi dana yang dimiliki oleh Pemprov DKI sangat terbatas saat menata bus kota menjadi lebih manusiawi. Karena itu, Bang Ali mengizinkan pemasangan iklan di badan bus yang beroperasi. Karena dana yang terbatas inilah, Bang Ali menolak operasional Damri di bawah Pemprov DKI yang disebutnya bisa membebani anggaran.
Setahun menjelang masa jabatannya berakhir, Bang Ali membentuk Metromini dan Kopaja untuk menaungi bus-bus kecil atau mikrobus bekas Ganefo dan Asian Games. Sejak saat itu Metromini dan Kopaja menjadi penguasa jalanan di Jakarta dan terkenal akan sopirnya yang ugal-ugalan hingga kemudian hilang dari jalanan Jakarta pada 2020, dan digantikan oleh Metrotrans dan Minitrans dari Transjakarta.
Modernisasi bus kota yang diterapkan oleh Bang Ali ini memang memakan banyak korban, yaitu pelarangan becak, bemo, oplet, yang selanjutnya digantikan oleh Mikrolet. Meski demikian, modernisasi ini belum begitu berhasil membuat Jakarta lepas dari kemacetan karena kalah cepat dari arus urbanisasi, juga belum adanya prioritas terhadap transportasi umum yang dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Sumber artikel:
Antara News. “Kota Penyangga Jakarta Ingin Lebih Banyak Dibuka Rute Transjabodetabek.” Diakses 13 Mei 2026. Antaranews.com
BPS DKI Jakarta. “Perkembangan Transportasi DKI Jakarta Februari 2026.” Diakses 13 Mei 2026. Jakarta. Bps.go.id
Contoh: Ward, Geoffrey C., dan Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf, 2007
Foto Tempo. “Jakarta Menempati Peringkat ke 24 Kota Termacet di Dunia.” Diakses 13 Mei 2026. Tempo.co
Hidayat, Nurul . "Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno Hatta." Diakses 8 Agustus 2026. Bisnis.com
Pemprov DKI Jakarta. “Gubernur Pramono Resmikan Rute Transjabodetabek Blok M Kota Bogor dan Perpanjangan Koridor 13.” Diakses 13 Mei 2026. Jakarta.go.id
Pribadi, Irfan Teguh. “Sebelum MRT: Sejarah Rekayasa Transportasi Massal Ala Ali Sadikin.” Diakses 13 Mei 2016. Tirto.id
Samudro, Respati Budianto. “Riwayat Bus Tingkat Era PPD di Jakarta (September 2024). UNJ
Sofa, Amira. “Transportasi Jakarta dari masa ke masa.” Diakses 13 Mei 2026. Jakarta Smart City
Sopandi, Amin, Triono, dan Hamluddin. Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari Masa ke Masa. Jakarta: Dispusip DKI, 2019
Suciati, Dessy. “Transjabodetabek Blom M Bandara Soetta Resmi Mengaspal Tarif Rp 3.500 Selama 3 Bulan.” Diakses 13 Mei 2026. Berita Jakarta.id
TG, Johnny. “50 Tahun Terminal Bis Grogol,” Diakses 13 Mei 2026. Kompas.id
Tim Harian Kompas. “Karcis Antikorupsi.” Diakses 13 Mei 2026. Kompas.id
Triana, Nelly. “Memori Bis Tumpuk dan Musim Semi Naik Bus Kota,”. Diakses 13 Mei 2026. Kompas.id
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar